Sebuah perusahaan mengajukan kredit modal kerja, dan berkasnya sudah berisi laporan keuangan audit, rekening koran, serta salinan akta pendirian. Sebelum angka-angka itu bisa dipakai, Anda perlu tahu entitas mana yang mengajukan, siapa yang berwenang menandatangani hari ini, dan siapa yang pada akhirnya mengendalikannya. Di Indonesia bukti itu tersebar di beberapa tempat, lalu bagaimana menyatukannya tanpa ada celah yang terlewat?
Tiap sumber menjawab bagian yang berbeda: data AHU, perizinan OSS, akta notaris, laporan pemilik manfaat, dan catatan pengadilan. Tugasnya adalah membaca tiap sumber sesuai apa yang bisa ditunjukkannya, sekaligus mencatat apa yang tidak.
Entitas mana yang mengajukan?
Kecocokan nama belum cukup, sebab nama perusahaan bisa mirip dengan perusahaan lain atau berubah dari waktu ke waktu. Catat identitas, dokumen, dan tanggal yang dipakai, baru kemudian tinjau perwakilan, kepemilikan, dan kegiatan usahanya.
Dua sistem pemerintah berperan di tahap ini dengan fungsi berbeda. Ditjen AHU Kemenkumham menyelenggarakan layanan administrasi badan hukum, dan panduan profil perseroan AHU menjelaskan cara mencari berdasarkan nama perseroan serta memperoleh informasi profilnya. Sistem OSS melayani perizinan berusaha dan menyediakan informasi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tidak sama dengan identitas pencarian di AHU, dan tidak ada satu catatan yang menjawab semua pertanyaan hukum.
Bandingkan nama entitas, nomor identitas, dan status di seluruh dokumen, lalu catat dokumen yang diperoleh, tanggalnya, dan keterbatasan aksesnya. Status terdaftar memastikan identitas; kemampuan bayar tetap pertanyaan terpisah dalam analisis kredit.
Membaca akta sesuai urutan tanggal
Akta pendirian dan akta perubahan merekam tahap yang berbeda dalam riwayat perusahaan. Tinjau berurutan, karena akta pendirian bukan daftar pengurus atau pemegang saham saat ini. Untuk tiap perubahan material, telusuri keputusan, akta, dan bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuannya. Bila catatan saling bertentangan, tampilkan pertentangan itu dan minta klarifikasi.
Tanggal berlaku ke dua arah. Orang yang namanya tercantum di dokumen lama tidak otomatis berstatus mantan direktur, dan kolom tanggal berakhir bukan satu-satunya bukti perubahan. Tinjau dokumen yang mendukung pengangkatan, penggantian, atau pengalihan, dan minta klarifikasi hukum bila perlu.
Contoh: PT Mitra Baja Nusantara, distributor baja fiktif, mengajukan kredit IDR 5.000.000.000. Akta pendirian 2015 menyebut Budi sebagai direktur utama, dan Budi yang menandatangani permohonan. Akta perubahan 2022 beserta bukti penerimaan pemberitahuannya ternyata mengangkat orang lain di jabatan itu. Selama tidak ada dokumen sesudahnya yang mengangkat kembali Budi atau memberinya kuasa, permohonan perlu ditandatangani direksi yang menjabat, dan berkas mencatat kedua akta serta pertanyaan yang muncul.
Siapa yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan?
Daftar pemegang saham menunjukkan pemilik secara hukum, tetapi belum tentu menunjukkan siapa yang sebenarnya mengendalikan. Kepemilikan bisa mengalir melalui perusahaan lain, karena itu pemilik manfaat (beneficial owner) ditinjau terpisah dari daftar pemegang saham.
Glosarium FATF mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan nasabah. Di Indonesia, POJK 8 Tahun 2023 tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan mengatur customer due diligence, termasuk terhadap pemilik manfaat, dalam lingkup yang diaturnya.
Ditjen AHU juga telah membuka informasi data pemilik manfaat korporasi. Menurut Ditjen AHU, data yang dibuka bersifat terbatas dan ketepatan isinya menjadi tanggung jawab pihak pelapor, jadi perlakukan data itu sebagai informasi yang masih perlu diverifikasi, dengan memperhatikan tanggalnya. Pemilik dan pengendali yang ditemukan di sini sekaligus menjadi titik awal meninjau transaksi pihak terkait di rekening debitur.
Apa yang ditunjukkan catatan perkara publik?
Informasi penelusuran perkara dan putusan yang dipublikasikan punya fungsi berbeda, jadi baca catatan aslinya: siapa entitas atau orang yang disebut, apa perannya dalam perkara, dan sampai di mana prosesnya. Kecocokan nama tidak memastikan identitas, dan tercantum dalam catatan perkara tidak berarti bersalah, karena suatu pihak bisa berkedudukan sebagai penggugat, tergugat, atau pihak lain.
Catat sumber yang ditelusuri. Hasil kosong berarti tidak ditemukan kecocokan dalam penelusuran itu, bukan bukti bahwa perkara yang relevan tidak ada.
Menyusun kesimpulan KYB
Pemeriksaan tadi baru berguna bila reviewer lain bisa melihat apa yang sudah dipastikan. Pisahkan fakta yang terkonfirmasi, catatan yang saling bertentangan, dan pertanyaan yang masih terbuka, lengkap dengan sumber dan tanggal masing-masing. Batasi paparan data identitas pribadi dan bagikan dokumen hanya kepada reviewer yang berwenang.
Checklist sebelum berkas diteruskan
- Catat identitas entitas, data AHU dan OSS yang diperoleh, beserta tanggalnya.
- Urutkan akta menurut tanggal dan sebutkan direksi yang menjabat beserta dokumen pendukungnya.
- Catat pemilik manfaat terpisah dari pemegang saham, lengkap dengan tanggal datanya.
- Untuk tiap catatan perkara, sebutkan dasar identitas, peran, dan status prosesnya.
- Sebutkan sumber yang ditelusuri dan hal yang tidak dicakup masing-masing.
Sxored membantu reviewer melihat bukti di balik profil perusahaan dan hal yang masih perlu dikonfirmasi; penilaian hukum dan kredit tetap di tangan tim. Setelah entitasnya pasti, sumber berikutnya adalah riwayat kreditnya, yang dibahas di cara membaca laporan SLIK OJK.
